Terimakasih Atas Kunjungannya... Semoga bermanfaat

Pages

Friday, June 10, 2011

Invansi Irak ke Kuwait 1990


A.Faktor Pendorong Invansi Irak ke Kuwait 2 Agustus 1990
Ada beberapa faktor yang mendorong mengapa Irak menginvansi Kuwait. Di antara beberapa faktor tersebut adalah.
1.      Faktor Ekonomi
Invansi ke Kuwait merupakan jalan pintas untuk memulihkan ekonomi Irak. Saddam Hussein menuduh Kuwait telah mengambil minyak Irak senilai US$ 2,4 milyar, dan Kuwait bersama Uni Emirat Arab membanjiri minyak dunia yang mengakibatkan turunnya harga minyak di pasaran Internasional. Irak yang mengandalkan minyak sebagai komoditi utamanya sangat terpukul. Apalagi Irak sedang giat-giatnya memacu pembangunan ekonomi dan militer di dalam negerinya seusai perang delapan tahun dengan Iran yang mengakibatkan hancurnya infra struktur sosial-ekonomi Irak.
Menurut Kamran Mofid dalam jurnal Economic Recontruction of Iraq Financing the Peace, nilai kehancuran infrastructur ekonomi sejak Perang Teluk I 1980 sampai Juli 1998 mencapai US$ 67 milyar, belum termasuk jumlah dana pengeluaran untuk belanja berbagai senjata perang. Disamping itu utang luar negeri mencapai US$ 75-80 milyar yang sebagian besar digunakan untuk kebutuhan militer telah ikut memperburuk ekonomi. Dari jumlah kerusakan infrastruktur ekonomi, utang luar negeri, serta kerugian akibat perang, maka seluruh biaya ekonomi perang mencapai US$ 452,6 milyar, padahal pendapatan tertinggi yang dapat dicapai dari hasil produksi minyak tidak lebih dari US$ 12 milyar   pertahun,   berarti    butuh    waktu   sedikitnya    40   tahun   untuk   dapat merekonstruksi  serta  melunasi  utang  luar  negeri.
2.      Ambisi Saddam Hussein Menjadi Pemimpin Dunia Arab
Saddam Hussein tidak pernah menyembunyikan ambisinya untuk menjadi pemimpin terkuat, terbesar dan terhebat di Asia Barat Daya, hal itu dapat dilihat: pertama, keputusan Saddam Hussein untuk menyerang Republik Islam Iran yang dilatarbelakangi keinginan untuk menadapat pengakuan sebagai polisi di Teluk Parsi, diakui sebagai pahlawan dunia Arab yang telah berhasil membendung pengaruh Revolusi Islam Iran ke negara-negara Arab sekitarnya; kedua, ketika Saddam Hussein mendukung milisi Jenderal Michael Aoum dalam perang saudara di Lebanon, dilakukan hanya untuk melampiaskan dendam kesumatnya pada musuh bebuyutannya, Presiden Suriah, Hafis al-Asad yang mendukung Iran dalam Perang Teluk I; ketiga, rasa tidak senang Saddam Hussein juga diperlihatkan pada manuver politik Presiden Mesir Hosni Mubarak yang berhasil tampil sebagai pemimpin Arab, Baik Saddam Hussein maupun Hosni Mubarak sama-sama berambisi menjadi pemimpin dunia Arab. Sebelum invansi Irak ke Kuwait Hosni Mubarak berhasil menjalin kerja sama dengan semua pihak5 yang terlibat dalam pertikaian di Asia Barat Daya, baik dengan kelompok bergaris keras seperti Qaggafi dari Libya, Asad dari Suriah, Saddam Hussein dari Irak dan kelompok moderat seprti Raja Hussein dari Yordania, Raja Fahd dari Arab Saudi serta para pemimpin GCC lainnya maupun dengan Israel. Saddam Hussein merasa tidak  senang  dengan  manufer  politik  Hosni  Mubarak,  maka   berusaha   untuk menjegal dengan cara menyerang Kuwait, seraya mengklaim sebagai pembela perjuangan bangsa Palestina.
3.      Faktor Rapuhnya Basis Kekuasaan Saddam Hussein
Sejak resmi menjadi orang nomor satu di Irak (Juli 1979), Saddam Hussein oleh pers Barat dijuluki diktator paling bengis di Timur Tengah, kemudian sebagai manusia paling berbahaya di dunia atau Hitler zaman ini.
Saddam Hussein nampaknya sulit untuk menghindar dari citra negatif ketika pada Juli 1979, menyingkirkn Presiden al-Bakr yang masih pamannya sendiri untuk meraih tampuk kekuasaan sebagai Presiden dan ketua Dewan Revolusi. Masih pada tahun itu, menghukum mati pemimpin umat Syi’ah Irak, Imam Baqir al-Sadr dengan tuduhan mengimpor Revolusi Islam Iran.
Sejak Saddam Hussein menjadi Presiden, ada tiga organisasi kaum Syi’ah melancarkan perlawanan terhadap Partai Baath, Syaitu gerakan ad-Da’wah, al-Mujahidin, dan yang menamakan diri sebagai Dewan Revolusi Islam Irak. Selain mereka cukup banyak kaum muslim fundamentalis Irak tidak menyukai partai Baath yang sangat sekuler. Jadi, secara politis basis kekuasaan Saddam Hussein tidak cukup kokoh.
Pada Maret 1990, Saddam Hussein melancarkan konfrontasi politik terhadap Inggris dan Amerika Serikat, diantaranya: pertama, dalam kasus penggatungan wartawan The Observer, Farzad Bazoft asal Inggris; kedua, soal penyeludupan sejumlah alat picu senjata nuklir; ketiga, Saddam Hussein mengguncang dunia lewat ancaman akan membungihanguskan separuh wilayah Israel dengan bom kimia. Saddam Hussein menjadikan ketiga kasus itu sebagai isu politik dalam negeri, dengan mengatakan tengah ada persengkokolan antara Inggris-Amerika Serikat-Israel, untuk melawan Irak.
4.      Saddam Hussein Ingin Menunjukkan Kekuatan Militer Irak
Sudah lama Saddam Hussein besar kepala karena militer Irak adalah yang terkuat di dunia Arab. Rudal-rudalnya mampu menjangkau semua sudut di kawasan Asia Barat Daya, termasuk Israel. Invansi ke Kuwait dapat dijadikan alat untuk menunjukkan kekuatan, terutama ke seluruh dunai Arab. Saddam ingin mengatakan Iraklah negara Arab terkuat.
5.      Keterbatasan Akses Air Laut Irak
Irak merupakan negara Asia Barat Daya yang memiliki akses air laut sangat terbatas sehingga dapat dikatakan negara tertutup (Landlocked State). Irak memiliki pantai sepanjang 19 Km dan berada di pantai berdaratan rendah. Pantai di Teluk Arab adalah satu-satunya akses air laut yang dimiliki, hal ini menyebabkan pelabuhan sungai di Basra menjadi penting bagi perdagangan. Salah satu sebab menginvansi Kuwait, untuk memiliki dua pulau yaitu pulau Warbah dan Bubiyan, dengan dua pulau ini dapat membangun pelabuhan, serta menguasai kota Umum Qasr sebagai kota pelabuhan menuju Teluk.
B. Kepentingan Amerika Serikat Di Kawasan Asia Barat
1.Kepentingan Politik
Kebijakan politik Amerika Serikat di Asia Barat Daya bermula dari kebutuhan untuk menegaskan dan melindungi kepentingan Amerika Serikat. Kebijakan Amerika Serikat didasarkan pada interaksi doktrin menciptakan sistem aliansi dan menciptakan rezim-rezim yang bisa mewakili kepentingan Amerika Serikat di Asia Barat Daya.
Kepentingan nasional Amerika Serikat di Kawasan Asia Barat Daya mencakup :
a.  Mengusahakan agar sumber-sumber alam Asia Barat Daya tidak jatuh ketangan musuh.
b.  Memelihara kemampuan destruktif unsur regional dari kekeuatan starategi Amerika Serikat
c.  Menjamin tersalurnya sumber alam yang penting bagi Industri dan militer Amerika Serikat.
d.   Menjamin sulai sumber alam yang penting bagi sekutu Amerika Serikat agar tetap kuat secara ekonomi dan militer.
e.    Memelihara kontinyuitas mengalirnya keuntungan investor dan usaha komersial Amerika Serikat.
f.     Menjaga kredibilitas dengan jalan memenuhi komitmen Amerika Serikat di Asia Barat Daya.
g.    Meneruskan hak transit dan Over Flight bagi pesawat udara dan kapal laut Amerika Serikat.
h.    Memperthankan diri dari ancaman komunis (dimasa perang dingin) dan kekuatan revolusioner atau fundamentalisme Islam dapat membahayakan dominasi pengaruh Amerika Serikat dan persekutuan Barat di Kawasan Asia Barat Daya.
Kebijakan kepentingan politik luar negeri Amerika Serikat masih kuat memegang Teori Domino dan strategi pembendungan (Containment Strategy). Teori ini dikenal menjadi kebijakkan politik luar negeri Amerika serikat, baik ketika perang dingin atau  pasca  perang  dingin. Penjelasan penerapan strategi pembendugan dan teori Domino serta tindakan Amerika Serikat mengamankan kepentingan nasionalnya di Kawasan Asia Barat Daya dapat menggunakan:
1 ) Dokitrin Truman
Doktrin Truman, yang semula diterapkan untuk menyelamatkan krisis ekonomi politik di Yunani dan Turki. Dalam perkembangannya Doktrin Truman, akhrnya berkembang penerapannya keseluruh dunia untuk menghadapi ancaman bagi dominasi dan kepentingan nasional Amerika Serikat, termasuk di kawasan Asia Barat Daya.

2 )   Doktrin Eisonhower
Pidato Presiden Eisenhower di depan konggres 5 Januari 1957 menekankan perlunya Amerika Serikat memberikan perhatian besar terhadap kawasan Asia Barat Daya dengan langkah: pertama, mengadakan bantuan program dengan pendekalan penguasa-penguasa  yang pro Amerika Serikat di Asia Barat Daya supaya tetap dalam kekuasaan Amerika Serikat.
           Kedua, memperluas bantuan dan kerjasama militer untuk memperkuat dan meluaskan dominasi Amerika Serikat di Asia Barat Daya; ketiga memperkuat integritas teritorial dan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Barat Daya dari kemungkinan, agresi kekuatan musuh.
3)  Teori Domino
Penerapan Teori Domino akhirnya juga meluas ke kawasan Asia Barat Daya. Sebagai super power Amerika Serikat perlu melakukan kontrol dan dorninasi persekutuan Barat. Amerika Serikat harus mencegah meluasnya pengaruh musuh, maka jika Saddam Hussein dibiarkan menguasai Kuwait, seluruh semenanjung Arab akan berada di bawah pengaruhnya.
4)    Doktrin Carter
Doktrit Carter berisi dua prinsip yaitu: pertama, menganggap kawasan Teluk sebagai kepentingan Amerika Serikat; kedua, kekuatan militer dapat digunakan untuk menghalau ancaman eksternal terhadap kawasan Teluk. Pada masa Presiden Bush semangat Amerika Serikat untuk menghilangkan trauma Perang Vietnam semakin kuat,  sehingga Presiden Bush menggunakan kekuatan militer secara besar-besaran sebagai alasan untuk memulihkan keamanan dan perdamaian internasional dalam Perag Teluk II.
2.      Kepentingan Ekonomi
Asia Barat Daya dianggap memiliki posisi strategi dalam kebijakkan politik luar negeri Amerika Serikat, karena peranan minyak dan Gas alam yang menjadi kelangsungan industri dan ekonomi. Keuntungan yang diperoleh konsorsium Amerika Serikat dalam pertambangan minyak merupakan suatu faktor parting bagi stabilitas ekonomi. Lima pcrusahaan minyak raksasa yaitu Exxon, Mobil, Texaco, Socal, dan Gufl sejak sebelum Perang Dunia II telah menguasai rantai produksi sampai pemasaran minyak di Asia Barat Daya.
Kepentingan Amerika serikat dalam hal minyak hanya berkisar pada tetap lancarnya suplai minyak dengan harga rendah dan tetap terjaganya hak-hak eksplorasi perusahaan pertambangan minyak Amerika Serikat, namun dalam pidato kenegaraan pada tanggal 23 Januari 1980, Presiden Carter menyatakan bahwa Amerika Serikat siap menggunakan kekuatan jika perlu untuk melindungi kepentingan vitalnya di  Asia  Barat  Daya  termasuk  suplay  minyak.  
Amerika Serikat begitu bersemangat melibatkan ratusan ribu pasukan serta dana milyaran dolar untuk mengusir Irak dari Kuwait terletak pada alasan penguasaan global terhadap sumber energi minyak. Kalau Irak berhasil menguasai Kuwait maka sebagian besar sumber minyak dunia ada ditangan Saddam Hussein. Kalau ini terjadi maka kepentingan, ekonomi negara-negara Industri seperti Amerika Serikat, Eropa dan Jepang akan terancam.
C. Reaksi Amerika Serikat, Barat, Dunia Arab dan PBB Terhadap Invansi Irak
Invasi yang dilakukan Irak berhasil dengan gemilang. Semua negara anggota Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) bereaksi mengecam dan mengutuk sebagai agresor yang mencaplok suata negara merdeka dan berdaulat. lrak telah mengabaikan hukum internasional dan tidak mongindahkan hak asasi yang dimiliki oleh rakyat Kuwait.
1.      Reaksi Amerika Serikat
Rencana Irak untuk meginvasi Kuwait pada mulanya tidak ditanggapi dengan serius, bahkan Amerika Serikat masih sempat mengadakan hubungan dengan Saddam Hussein menjelang invasi. Pada tanggal 25 Juli 1990, Mrs. April Glaspie, duta besar Amerika Serikat di Baghdad Irak mengadakan pertemuan dengan Saddam Hussein, menekankan dua hal: pertama, Presiden George Bush secara pribadi berniat untuk terus memperluas hubungan dengan Irak; kedua, Amerika Serikat tidak mempunyai opini tentang konflik intra Arab seperti konflik perbatasan Irak dengan Kuwait. isu itu tidak ada kaitannya dengan Amerika Serikat.
Beberapa hari sebelum invasi, Senator Alfomso D’Amaro dari partai Republik asal New York dan  Senator  Clairebon  Pell  dan  Partai  Demokrat  asal Rhode Island nengajukan Rencana Undang-Undang (RUU) supaya memperoleh ratifikasi senat. Dalam RUU tersebut diusulkan agar kredit dan bantuan untuk Irak segera dihentikan, akan tetapi ditentang pemrintah. John Kelly, asisten Menteri Luar Negeri mengatakan bantuan harus terus di lanjutkan, karena kehadiran Saddam Hussein di kawasan Teluk sangat membantu dan positif.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tetap tidak mencium adanya ancaman riil invasi Irak. Ada empat elemen yang harus dipenuhi bagi suatu gerakan invasi seperti komunikasi, artileri, amunisi dan bantuan logistik untuk pasukan di front depan. Berdasarkan foto-foto satelit menurut Central Intelligence Agency; Badan Pusat Intelijen Amerika Serikat (CIA), dua elemen bagi gerakan invasi sudah, terlihat jelas yakni logistik dan kekuaran militer.
Pada tanggal 28 Juli 1990. Presiden George Bush diperingatkan direktur CIA. William Webster, tentang rencana invasi Irak. Menurut William Webster, Saddam Hussein akan melakukan invasi untuk memenuhi niatnya menguasai ladang minyak Rumaila dan dua pulau Warba serta Bubiyan yang berdekatan dengan perbatasan  Irak -Kuwait.
Pada tanggal 31 Juli 1990, Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kelly menekankan pada Komite Konggres bahwa Amerika Serikat tidak mempunyai komitmen untuk mendukung Kuwait dalam masalah Irak-Kuwait. 6 Semua prasangka baik Amerika Serikat dan keraguan Irak akan melakukan invasi. terhadap Kuwait, ahkirnya berubah seratus delapan puluh derajat, Irak benar-benar rnelakukan invasi pada tannggal 2 Agustus 1990.
Amerika Serikat segera tersadar dan Presidon George Bush menjadi bersemangat dan bereaksi tegas begitu Saddam Hussein menguasai Kuwait. Dalam pidatonya yang disiarkan secara nasional. Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat akan berusaha sekuat tenaga untuk memaksa Irak mundur dari Kuwait secara total tanpa syarat. Bahkan menghimbau negara-negara lain tidak mengirim bahan makanan ke Irak.
2.      Reaksi Negara-Negara Barat
Invansi Irak mengudang reaksi dari negara-negara Barat. Diantarannya dari Inggris, Perancis, dan Swiss yang mengutuk invansi tersebut. Selain mengutuk ketiga negara tersebut bereaksi  dengan  membekukan  seluruh  kekayaan Kuwait dengan maksud agar tidak jatuh ke tangan Irak, sekalipun pemerintah boneka didirikan.
Reaksi juga muncul dari pemerintah Uni Soviet yang dikenal berhubungan dengan Irak. Pemerintah Uni Soviet ikut mengecam, dan melancarkan embargo senjata serta ekonomi, namun tidak akan ikut dalam operosi militer, kecuali diminta PBB. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Amerika Serikat-Uni Soviet di Helsinki Filandia 9 September 1990. Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev menyerukan agar Irak segera mundur. memulihkan pemerintahan yang sah dan membebaskan semua sandera warga asing. Pemerintah Unii Soviet juga menyatakan kesediaan negaranya untuk berperan sebagai mediator, dan akan menarik 200 penasehat militer Uni Soviet di Irak.
3.      Reaksi Dunia Arab
Invasi Irak ke Kuwait mendapat banyak reaksi dari berbagai negara. Semua negara mengutuk dengan keras. Berikut ini beberapa negara Arab yang mengeluarkan reaksi beragam atas tindakan Irak.
a.         Arab Saudi
Raja Fahd dalam pidato di televisi mengutuk invasi Irak dengan menyebutnya sebagai agressor paling brutal terhadap bangsa Arab dalam sejarah modern. Raja Fahd juga mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Dick Cheney di Jeddah untuk mengundang kehadiran pasukan Amerika Serikat guna memperkuat pertahanan Arab Saudi.
b.        Liga Arab
Liga Arab yang mengadakan pertemuan darurat di Kairo Mesir tanggal 3 Agustus 1990 sangat mengutuk invasi Irak dan menuntut penarikan mundur segera pasukan Irak  serta tidak dan mengakui sesuata apapun sebagai basil serbuan itu. Sebanyak 14 dari 21 anggota Liga Arab mendukung. sedang 6 lainnya menolanya, 6 negara itu adalah, Sudan. Palestina, Yordania, Mauritania, Irak dan Yaman, sedang Libya abstain. Petemuan itu akhirnya menghasilkan pernyataan sebagai. berikut: pertama, Irak harus menarik mundur pasukanya; kedua, Irak harus menghentikan usahanya untuk mengganti pemerintahan di Kuwait secara paksa dan membiarkan masalah intern diputuskan sendiri oleh rakyat Kuwait secara bebas; ketiga, kedua negara harus sepakat untuk menciptakan suatu prosedur guna mengatasi permasalahan mereka lewat perundingan. Dengan pernyataan itu berarti Liga Arab tetap mengakui Emir Kuwait, Sheik Jaber al-Ahmad al Sabah sebagai pemimpin negara kaya minyak itu.
c.    Pemerintah Iran, Jordan, Libya, Mauritania, Yaman, Sudan, Tunisia, begitu juga organisasi seperti PLO, Hamas, FIS.
Meinberikan dukungan kepada Irak bahkan mengecam intervensi Barat dan Amerika Serikat. Di negara-negara tersebut teijadi demonstrasi besar-besaran menentang pasukan multinasional dan kekuatan asing di wilayah Teluk. Mereka umumnya berpandangan, invasi tersebut merupakan urusan dalam negeri masing-masing-masing negara. Negara-negara yang melakukan intervensi, dengan mengatasnamakan keadilan internasional sesungguhnya hanya ingin melindungi kepentingan mereka. Mereka berusaha mempertahankan subordinasi Arab terhadap Barat.
4.      Reaksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Invasi pastikan Irak membuat PBB mengeluarkan reaksi keras dan mengutuk tindakan tersebut dengan meminta Irak mundur. PBB berturut-turut mengeluarkan resolusi sebagai berikut :
a.      Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 660 tanggal 2 Agustus 1990 isinya menuntut penarikan mundur Pasukan Irak, dengan suara perbandingan 14 suara setuju dan hanya Yaman tidak berpartisipasi.
b.     Resolusi No. 661 tanggat 6 Agustus 990 yang isinya penerapan sanksi ekonomi terhadap Irak (13 setuju, sedang Yaman dan Kuba abstain).
c.      Resolusi No. 662 tanggal 9 Agustus 1990 dengan perbandigan suara bulat menegaskan, aneksasi yang dilakukan Saddam Hussein tanggal 8 Agustus 1991 yang menjadikan Kuwait sebagai propinsi ke-19 sama sekali tidak berdasar hukum dan meminta menyerahkan negara kecil itu kepada Kuwait.
d.     Resolusi No. 664 tanggal 18 Agustus 1990 isinya. Irak harus membebaskan semua warga asing.
e.      Resolusi No. 665 tanggal 25 Agustus 1990 tentang pemberian wewenang pada pasukan multinasional untuk menginpeksi kapal-kapal Irak (13 setuju; Yaman dan Kuba abstain).
f.      Resolusi No. 666 tanggal 13 September 1990 tentang pengiriman makanan dan obat ke Irak dan Kuwait harus melalui PBB (13 setuju; Yaman dan Kuba menentang).
g.     Resolusi No. 667 tanggal 16 September 1990 tentang himbauan Irak untuk menaati hukum internasional (semua setuju).
h.     Resolusi No. 669 tanggal 24 September 1990 tentang penugasan komite dalam hal yang menyangkut permintaan bantuan (semua setuju).
i.       Resolusi No. 670 tanggal 25 September 1990 tentang pelarangan penerbangan ke Irak dan Kuwait kecuali yang meyangkut bantuan kemanusinan (14 setuju Kuba menentang).
j.       Resolusi No. 674 tangga1 29 September 1990 tentang pendokumentasian kerugian material dan pelanggaran hak asasi di Kuwait sejak diduduki Irak (13 setuju; Yaman dan Kuba abstain).
k.     Resolusi No. 677 tanggal 2 Oktober 1990 tentang pendapatan jumlah penduduk Kuwait (semua setuju).
l.       Resolusi No. 678 tanggal 29 Oktober 1990 tentang pemberian legitimasi pada Amerika Serikat dan multinasional untuk menggunakan segala macam cara jika sampai 15 Januari 1991 Irak belum mundur dari Kuwait (12 setuju Yaman dan Kuba menentang; RRC abstain).
D.Upaya Diplomasi Mencegah Perang
1.       Upaya Diplomasi Perserikatan Bangsa Bangsa Mencegah Perang
Kendati pasukan multinasional sudah digelar di Teluk. Upaya mencegah pearang dilakukan. diantaranya yang paling sibuk adalah Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (Sekjen PBB), Javier Perez de Cuellar, yang merngadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Irak Tariq Aziz di Amman Yordania tanggal  30-31 Agustus 1990. Javier Perez de Cuellar mengatakan waktu bergerak ke arah berlawanan dengan perdamaian, pendirian Irak tidak berubah. kecuali kesediaan untuk melepaskan sebagian dari para sandera yang ditahan.
Pihak Irak telah melepaskan 331 sandera kebanyakan wanita dan anak-anak Amerika Serikat dan Eropa dari sekitar 4000 warga asing {mayoritas Barat) yang disandera untuk dijadikan perisai hidup sejak invasi ke Kuwait. Sementara itu Menteri Luar Negeri Irak Tariq Azis mengatakan masib bersedia bertemu dengan Favier Perez de Cuellar, tetapi bila Irak harus mundur, Israel pun harus menarik diri sekurangnya dari Tepi Barat dan Gaza, ditegaskan pula masalah Arab harus  diselesaikan oleh kalangan Arab sendiri.
2. Upaya Diplomasi Negara-Negara Arab
Selain PBB, negara-negara Arab juga melakukan upaya diplomasi untuk rnengakhiri krisis ini. Upaya tersebut diantara dilakukan oleh :
a.      PLO dan Yordania
Mengajukan pemecahan Krisis Teluk, yaitu semua kekuaran Barat mundur dari Teluk. Irak pun harus mundur dari Kuwait, setelah itu baru pasukan keamanan di bawah bendera. PBB masuk menyelesaikan konflik secara damai.
b.      Libya
Libya mengajukan usul yang hampir sama dengan PLO dan Yordania Presiden Libya, Muammar Qadhafi menambahkan usulan klaim Irak atas dua pulau Kuwait, Bubiyan dan Warba, serta ladang minyak Rumaila harus diakui, serta rakyat Kuwait harus diberi kebebasan menentukan sistem politiknya.
c.       Maroko
Raja Hassan mengajukan sebuah rancangan perdamaian meliputi; penarikan mundur pasukun Irak dan Kuwait, penarikan mundur kekuatan militer non Arab dari Saudi, penciptaan hubungan khusus antara Irak dengan Kuwait, serta  perlunya konferensi internasional guna memecahkan masalah Palestina dan Lebanon.
d.      Aljazair
Presiden Chadli Benjedid merencanakan adanya suatu pertemuan antara Irak dan pemerintah Kuwait di pengasingan, rencana ini mendapat dukungan Iran, Oman, Jordania dan Irak sendiri karena usaha ini positif dan khas Arab sesuai dengan masalah yang dihadapinya, sehingga akan sangat baik jika negara Arab menghadiri terutama Arab Saudi. Dalam perundingan akan dibahas pengkaitan masalah. Palestina dan kemungkinan adanya demokrasi di Kuwait setelah mundurnya pasukan Irak.
3. Upaya Diplomasi Negara Negara Barat
a.      Upaya Diplomasi Perancis
Berbagai upaya telah diupayakan untuk membujuk Presiden Saddam Hussein menarik pasukannya dari Kuwait, sampai 12 Oktober 199l, tidak mendatangkan hasil. Presiden Perancis Francois Mitterand mengeluarkan gagasan dalam pidato di PBB berupa perdamaian empat Fase: fase pertama, penarikan mundur pasukan Irak dan Kuwait; fase kedua, penanganan masalah Lebanon dan Palestina; fase ketiga, pembatasan penyebaran senjata di kawasan Asia Barat Daya; fase keempat, jika jalan buntu tetap menghadang, maka ditawarkan pengembalian daerah pendidikan Israel sebagai ganti dari penarikan pasukan Irak dan Kuwait. Tentang pelaksanaannya diatur, Israel dulu atau Irak lebih dulu meninggalkan daerah pendudukan, dapat juga tahap demi tahap secara bergantian atau bisa dilakukan secara bersama-sama yang penting ada pengorbanan timbal balik.
b.      Upaya Diplomasi Inggris
Partai Buruh di Inggris menganjurkan agar jangan tergesa-gesa menggunakan jalan militer untuk memecahkan konflik Tehnik. Neil Kinnock, pemimpin Partai Buruh sampai hari terakhir menjelang 15 Januari 1991 selalu menekankan agar sanksi-sanksi ekonomi diberi kesempntan lebih dulu untuk berjalan sebab solusi militer dapat membuat lebih ruwet permasalahan. Lebih lanjut Gerald Kaufman, juru bicara Luar Negeri Partai Buruh mengatakan Penentuan 15 Januari 1991 sebagai batas waktu terakhir penarikan mundur Irak merupakan suatu keputusan yang tdak bijaksana. Baginya resolusi PBB No. 678 yang menentukan agar Irak melaksanakan 11 resolusi, sebelumnya bukanlah suatu resolusi yang bersifat mandat, tetapi hanyalah memberikan otoritas dengan kata lain, solusi militer bukan mutlak harus segera dijalankan. otoritas berarti memberi wewenang, bukan mengharuskan.
c.Upaya Diplomasi Amerika Serikat
Seluruh dunia menanti apa yang dihasilkan dari pertemuan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, James Baker dengan Menteri Luar Negeri Irak Tariq Aziz di Hotel Intercontinental Jenewa 9 Januari 1991 (lihat lampiran 2). Pihak Amerika Serikat dan Irak sama-sama berpegang pada pendirian masing-masing dalam upaya menyelesaikan krisis Teluk.
Keduanya sama-sama tidak mencapai titik temu mencari penyelesaian damai. Dari pertemuan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Menteri Luar Negeri Irak dapat disimpulkan: pertama, bagi Maerika Serikat tidak melihat indikasi adanya fleksibilitas di pihak Irak terhadap resolusi PBB, kedua bagi Irak seperti berulang kali diisyaratkan Presiden Saddam Huseein yang menolak semua bentuk serta ancaman, dan tetap berpaku pada masalah regional. Tetapi Maerika Serikat tidak mau memahami, dapahal masalah Palestina merupakan masalah intern bangsa Arab. Akibat kegagalan perundingan tersebut, perang sebagai alternatif satu-satunya. Perang terjadei karena kedua belah pihak tetap pada pendirian masing-masing.
2.  Upaya terakhir Perserikatan bangsa-Bangsa sebelum batas akhir 15 Januari 1991.
Sehari sebelum kegagalan pertemuan Jenewa, sekretaris Jenderala PBB Jevier Perez de Cuellar mengambil prakarsa terakhir mencegah perang. 12 Januari 1991 Sekjen PBB menuju Baghdad, Irak berusaha membujuk saddam Husein , dengan membawa konsep kemunduran pasukan Irak akan diawasi oleh pasukan PBB yang anggotanya diluar pasukan Irak akan diawasi oleh pasukan PBB yang anggotanya diluar pasukan multinasional dan Amerika Serikat. Selain itu tugas pasukan PBB akan menggantikan pasukan multinasional di arab Sudi. Upaya tersebut tetap mengalami kegagalan.
E. Akhir dan Dampak Perang Teluk II
Perang Teluk II, berakhir dengan serangan darat yang berhasil membebaskan Kuwait City, pada tanggal 27 Febuari 1911. lima anggota tetap dewan keamanan PBB yakni Uni Soviet, Amerika Serikat, Prancis, Inggris dan RRC sepakat menyatakan Irak harus menyatakan Irak harus menerima ke -12 revolusi secara keseluruhan. Pada pagi hari 28 Febuari, Presiden George Bus memerintahkan dihentikanya semua operasi militer dengan berbagai persyaratan diantaranya irak tidak boleh menyerang, harus membebaskan sandera. Presiden George Bus tidak menyebutkeharusan irak mematuhi 12 resolusi PBB, namun menyebutkan ketentuan relevan.
Secara keseluruhan operasi Badai Gurun dan operasi pedang gurun yang berlangsung selama 43 hari sejak 17 Januari yang memakan biaya sekitar US$ 50 milyar. Mencatat kerugian dikedua belah pihak. Kemenangan mutlah multinasioanal adalah berkat kehandalan panglimanya Jenderal Norman Schwarzkop menjajal konsep baru perang darat udara ( Air Land Battle) yang baru sekali dicoba, juga keberhasilan mengkoordinasikan secara rapi pasukan dari negara Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kuwait, Mesir, Sriah, Bharain, Qatar, Arab Saudi. Disamping itu keunggulan pada kecanggihan piranti perangnya, dukungan pasokan logistik yang memadai dan kejelasan struktur komando dari pimpinan dan eksekutif kepada pimpinannya.
Berakhirnya perang telah berdampak pada perubahan peta politik dikawasan Asia Barat antara lain: Pertama, Iran kembali menjadi negara yang terkuat di teluk. Setelah berhasil membangun angkatan bersenjata yang disegani. Kedua, Suriah yang bersikap anti Amerika Serikat, secara tiba-tiba menjadi teman baik. Perubahan sikap ini terjadi setelah presiden Hafiz Assad bersedia menjadi anggota anti Irak. Ketiga, Arab Saudi Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar dan Bahrain semakin dalam berada dalam cengkraman Amerika Serikat. Terutama Arab Saaudi dan Kuwait, merasa berhutang budi karena telah dibebaskan dari ancaman Saddam Hussein. Keempat, Yordania sebelumnya berhubungan baik dengan AS kemudian mengalami ketegangan serius akibat melakukan pemihakan pada Irak. Yordania harus menerima dampak negatif dalam hubungan dengan negara-negara Arab yang anti Irak, terutama Arab Saudi dan Kuwait. Yordania kehilangan bantuan US$ 135 juta dari Kuwait. Kelima, pamor dan citra PLO merosot darstis seiring dengan kekalahan Irak. Yasser Arrafat sebagai pemimpin PLO sulit mengambil keputusan yang bertentangan dengan kemauan keras rakyat palestina ditepi barat, Gaza dan kerajaan Yordania yang memihak Saddam Hussein selama konflik berlangsung,, sebab itu mudah memahami kekalahan Irak juga merupakan kekalahan PLO.
Saddam Husein setelah tentara Irak berhasil dikalahkan harus menghadapi perang saudara diantara sesama warga Irak sejak awal Maret 1991. tepatnya antara pendukung Saddam Husein dengan para penentang yang tergabung dalam beberapa oposisi. Beberapa oposisi Saddam Hussein tersebut antara lain: Dewan tertinggi revolusi islam Irak ( SAIRI; The Supreme Assembly of the Islamic Revolution in Iraq), Partai Dakwah Islam, Al Mujahidin, Organisasi Aksi Islam, Gerakan Islam Nasional Kurdi, Partai Demokrat Kurdi, Gerakan islam Irak, Alliansi Islam Kurdi, Partai Sosialis Kurdi, Partai Rakyat Kurdi, Partai Baath Faksi suriah, Partai Nasional Independen Irak , Partai sosialis Irak, Partai Demokrasi Irak, Gerakan Tentara Imam, Persatuan Sarjan Islam Irak.
Kelompok tersebut yang terbesar dalam kolompok Syiriah, suku Kurdi dan seterusnya. Kelompok dengan berbagi macam aliran baik fundamentalis islam Sunni, Sosialis, Nasionalisme maupun komonisme. Para oposisi pemberontakan menuntut pemerintahan baru yang demokrasi dan persamaan hak bagi semua warga negara. Mereka yang mengadakan perlawanan adalah, pertama, kelompok Kurdi di Irak utara. Kelompok ini pali8ng siap sebab sejak tahun 1988 sudah memiliki 30.000 peshmergas. Kedua kelompok syiah diselatan yang juga semakin sengit melancarkan serangan.
Saddam Husein mencari akal untuk mempertahankan kekuasaannya. Cara yang dilakukan adalah, pertama, memenuhi tuntutan mereka bersedia mundur dari kursi perdana menteri yang selam ini diranggkapnya, kedua, menunjuk Saadoun Hammadi bebas anggota partai Baath penganut syiah dan menyongsong tiga menteri asal kurdi dikabinetnya. Setelah cara itu gagal Saddam Hussein menggunakan cara dengan memunculkan Ayatullah Abulqassin Al Khoei itu menyatakan dukungan pada Saddam Hussein syukur kepada Allah.Ayatullah Abulqasim Al Khoei menghimbau agar pemberontakan dihentikan dan Saddam Husein memberikan pengampunan masal pada pemberontakan.
Sementara itu setelah sebulan lebih dalam bunker untuk menghindari bom pasukan multinasional, rakyat irak semakin menyedihkan. Mereka terpaksa meninggalkan kampung halamannya untuk mencari sumber makanan. Rakyat Irak harus berjuang melawan kelaparan dan penyakit akibat kekuarangn air bersih. Situasi yang kacau memaksa pemerintah Irak, meminta kepada Dewan keamanan PBB segera menghentikan embargo ekonomi.
Pada pertengahan Juli 1991 tim PBB menemukan sebuah proyek pengelolaan nuklir Sharqat, disebuah kota kecil antara mosul daktakrit sekitar 300 Km di utara Baghdad, tetapi pemerintah Irak menolak temuan itu sebab proyek Sharqat telah dilaporkan secara lisan. Pemerintah Irak menolak kalau proyek itu dimaksudkan untuk membuat senjata nuklir. Irak menolak tuduhan Hans Blix ketua bahan internasional tenaga atom yang berkedudukan di Wina bahwa Irak memiliki sekurang-kurangnya 40 kg ureanium yang kalu disuburkan dapat mencapai 90% kapasitas untuk membuat bom nuklir. Keadaan ini yang menjadikan alasan AS, Inggris dan Spanyol untuk menginvasi Irak April 2003.

No comments:

Post a Comment